sebelumnya menjadi daerah istimewa diturunkan statusnya menjadi daerah karesidenan
di bawah pimpinan Sumatera Utara. Kebijakan Pemerintah itu ditentang oleh Daud
Beureueh, dan sebagai realisasinya pada tanggal 21 September 1953 ia mengeluarkan
Maklumat tentang penyatuan Aceh ke dalam Negara Islam Indonesia pimpinan
Kartosuwiryo.
Pada tanggal 17 – 28 Desember 1962 diselenggarakan Musyawarah
Kerukunan Rakyat Aceh. Musyawarah itu diselenggarakan atas inisiatif Kolonel Jasin,
Pangdam I dan tokoh – tokoh pemerintah daerah. Melalui Musyawarah itu akhirnya
berhasil dicapai penyelesaian secara damai.
Di Kalimantan Selatan Di Daerah Kalimantan Selatan juga muncul
pemberontakan di bawah pimpinan Ibnu Hajar. Mereka menamakan gerakannya dengan
sebutan Kesatuan Rakjat Jang Tertindas ( KRJT ).
Pemerintah akhirnya berhasil mengatasi gerakan yang dilakukan oleh Ibnu
Hajar pada tahun 1963. Ibnu Hajar bersama dengan anak buahnya akhirnya
menyerahkan diri secara resmi. Pada bulan Maret 1965 pengadilan militer menjatuhkan
hukuman mati kepada Ibnu hajar.
3. Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil ( APRA )
Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil ( APRA ) dipimpin oleh Kapten
Westerling. Gerakan ini didasari adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang
Ratu Adil yang akan membawa mereka ke suasana yang aman dan tentram serta
memerintah dengan adil dan bijaksana.
Tujuan Gerakan APRA yang sebenarnya adalah mempertahankan bentuk
negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara – negara bagian
RIS. Kemudian diketahui, bahwa dalang gerakan APRA adalah Sultan Hamid II,
seorang Menteri Negara pada Kabinet RIS. Rencana sebenarnya dari gerakan itu adalah
menculik Menteri Pertahanan Keamanan, Sri Sultan Hamengku Buwon IX, Sekjen
Pertahanan Mr. Ali Budiarjo, dan pejabat Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel T.B.
Simatupang. Dengan keberhasilan pasukan APRIS menumpas Gerakan APRA, maka
keamanan di wilayah Jawa Barat berhasil dipulihkan kembali.
Minggu, 28 Oktober 2012
sambungan ancaman dari dalam negeri
Kabinet Hatta, sekalipun mendapat serangan dari kaum Komunis, tetap
melaksanakan program reorganisasi dan rasionalisasi. Cara yang ditempuh antara lain :
a. Melepaskan para prajurit dengan sukarela untuk meninggalkan ketentaraan dan
kembali kepada pekerjaan semula.
b. Mengambil 100 ribu orang laskar dari masyarakat dan menyerahkan penampungan
kepada Kementerian Pembangunan dan Pemuda.
Dengan bantuan rakyat, pada tanggal 30 September 1948 Madiun berhasil
direbut kembali oleh pasukan TNI. Dalam pelariannya, Musso dan Amir Syarifuddin
tewas tertembak. Selanjutnya dilakukan operasi pembersihan di daerah – daerah lain.
Pada awal Desember 1948, operasi itu dinyatakan selesai.
2. Gerakan Darul Islam / Tentara Islam Indonesia ( DI / TII )
Di Daerah Jawa Barat Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia
melawan Belanda, Sukarmadji Maridjan ( SM ) Kartosuwiryo telah mempunyai cita –
cita untuk mendirikan Negera Islam Indonesia.
Akhirnya pada tahun 1960 dilaksanakan Operasi Pagar Betis di Gunung
Geber oleh pasukan TNI bersama rakyat. Pasukan Kartosuwiryo semakin terdesak dan
bertambah lemah, sehingga banyak yang menyerah. Kartosuwiryo sendiri terkurung dan
kemudian tertangkap di puncak Gunung Geber pada tanggal 4 Juni 1962 dan
selanjutnya dijatuhi hukuman mati.
Di Daerah Sulawesi Selatan Kemunculan gerakan DI / TII Pimpinan Kahar
Muzakar di Sulawesi Selatan disebabkan Kahar Muzakar menempatkan laskar – laskar
rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan APRIS ( Angkatan Perang Republik
Indonesia Serikat ). Selain itu, Kahar Muzakar berkeinginan untuk menjadi Pimpinan
APRIS di daerah Sulawesi Selatan.
Penumpasan gerakan Kahar Muzakar itu mengalami berbagai kesulitan.
Tetapi akhirnya pada bulan Februaru 1965 Kahar Muzakar berhasil ditembak mati oleh
satuan – satuan pasukan TNI. Dengan demikian, pemberontakan yang dipimpinnya itu
berakhir.
Di Aceh Gerakan Di / TII yang terjadi di Aceh dipimpin oleh Daud
Beureueh. Setelah perang kemerdekaan berakhir dan negara Indonesia kembali ke
dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950, daerah Aceh yang
melaksanakan program reorganisasi dan rasionalisasi. Cara yang ditempuh antara lain :
a. Melepaskan para prajurit dengan sukarela untuk meninggalkan ketentaraan dan
kembali kepada pekerjaan semula.
b. Mengambil 100 ribu orang laskar dari masyarakat dan menyerahkan penampungan
kepada Kementerian Pembangunan dan Pemuda.
Dengan bantuan rakyat, pada tanggal 30 September 1948 Madiun berhasil
direbut kembali oleh pasukan TNI. Dalam pelariannya, Musso dan Amir Syarifuddin
tewas tertembak. Selanjutnya dilakukan operasi pembersihan di daerah – daerah lain.
Pada awal Desember 1948, operasi itu dinyatakan selesai.
2. Gerakan Darul Islam / Tentara Islam Indonesia ( DI / TII )
Di Daerah Jawa Barat Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia
melawan Belanda, Sukarmadji Maridjan ( SM ) Kartosuwiryo telah mempunyai cita –
cita untuk mendirikan Negera Islam Indonesia.
Akhirnya pada tahun 1960 dilaksanakan Operasi Pagar Betis di Gunung
Geber oleh pasukan TNI bersama rakyat. Pasukan Kartosuwiryo semakin terdesak dan
bertambah lemah, sehingga banyak yang menyerah. Kartosuwiryo sendiri terkurung dan
kemudian tertangkap di puncak Gunung Geber pada tanggal 4 Juni 1962 dan
selanjutnya dijatuhi hukuman mati.
Di Daerah Sulawesi Selatan Kemunculan gerakan DI / TII Pimpinan Kahar
Muzakar di Sulawesi Selatan disebabkan Kahar Muzakar menempatkan laskar – laskar
rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan APRIS ( Angkatan Perang Republik
Indonesia Serikat ). Selain itu, Kahar Muzakar berkeinginan untuk menjadi Pimpinan
APRIS di daerah Sulawesi Selatan.
Penumpasan gerakan Kahar Muzakar itu mengalami berbagai kesulitan.
Tetapi akhirnya pada bulan Februaru 1965 Kahar Muzakar berhasil ditembak mati oleh
satuan – satuan pasukan TNI. Dengan demikian, pemberontakan yang dipimpinnya itu
berakhir.
Di Aceh Gerakan Di / TII yang terjadi di Aceh dipimpin oleh Daud
Beureueh. Setelah perang kemerdekaan berakhir dan negara Indonesia kembali ke
dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950, daerah Aceh yang
*. Kembali ke NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
Hasil persetujuan dalam KMB yang berakhir pada tanggal 2 November 1949
adalah dibentuknya satu negara federal di Indonesia yaitu Republik Indonesia
Serikat (RIS). Pada tanggal 19 Mei 1950, diadakan persetujuan antara RIS dengan
RI untuk mempersiapkan prosedur pembentukan negara kesatuan. Pada tanggal 15
Agustus 1950, Presiden Soekarno menandatangani Rancangan Undang-Undang
Dasar menjadi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang kemudian lebih di kenal dengan sebutan UUDS 1950.
* Merebut Kembali Irian Barat
a.Melalui Diplomasi
Pada tanggal 17 Agustus 1960, pemerintah Republik Indonesia menyatakan
pemutusan hubungan diplomatik dengan kerajaan Belanda.
b. Melalui Konfrontasi Ekonomi
Pada tanggal 18 November 1957, diadakan rapat umum di Jakarta, kemudian
dilanjutkan dengan aksi mogok para buruh yang bekerja pada perusahaanperusahaan
Belanda. Bank Escompto di ambil ahli oleh pemerintah Republik
Indonesia pada tanggal 9 Desember 1957, kemudian Netherlandsche Handel
Maatschappij NV diubah menjadi Bank Dagang Negara.
c. Tri Komando Rakyat (TRIKORA)
Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan suatu
perintah dalam rangka perjuangan pembebaskan Irian Barat. Perintah itu kemudian
terkenal dengan sebutan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) yang isinya sebagai
berikut.
1. Gagalkan pembentukan Negara Papua buatan colonial Belanda.
2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia.
3. Bersiaplah untuk mobilitas umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan
tanah air Indonesia.
C. Perjuangan Menghadapi Pergolakan Dalam Negeri
1. Pemberontakan PKI Madiun Tahun 1948
Akibat Persetujuan renville, Kabinet Amir Syarifuddin jatuh karena
dianggap terlalu menguntungkan Belanda. Persetujuan Renville dianggap tidak
menjamin secara tegas kedudukan dan kelangsungan hidup Republik Indonesia. Hasil
persetujuan Renville membuat posisi Indonesia bertambah sulit. Wilayah Republik
Indonesia juga semakin berkurang sehingga wilayah kekuasaan Indonesia menjadi
sempit. Presiden kemudian menunjuk Moh. Hatta untuk membentuk kabinet. Hatta
menyusun kabinet tanpa campur tangan golongan sayap kiri atau sosialis.
Hasil persetujuan dalam KMB yang berakhir pada tanggal 2 November 1949
adalah dibentuknya satu negara federal di Indonesia yaitu Republik Indonesia
Serikat (RIS). Pada tanggal 19 Mei 1950, diadakan persetujuan antara RIS dengan
RI untuk mempersiapkan prosedur pembentukan negara kesatuan. Pada tanggal 15
Agustus 1950, Presiden Soekarno menandatangani Rancangan Undang-Undang
Dasar menjadi Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang kemudian lebih di kenal dengan sebutan UUDS 1950.
* Merebut Kembali Irian Barat
a.Melalui Diplomasi
Pada tanggal 17 Agustus 1960, pemerintah Republik Indonesia menyatakan
pemutusan hubungan diplomatik dengan kerajaan Belanda.
b. Melalui Konfrontasi Ekonomi
Pada tanggal 18 November 1957, diadakan rapat umum di Jakarta, kemudian
dilanjutkan dengan aksi mogok para buruh yang bekerja pada perusahaanperusahaan
Belanda. Bank Escompto di ambil ahli oleh pemerintah Republik
Indonesia pada tanggal 9 Desember 1957, kemudian Netherlandsche Handel
Maatschappij NV diubah menjadi Bank Dagang Negara.
c. Tri Komando Rakyat (TRIKORA)
Pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan suatu
perintah dalam rangka perjuangan pembebaskan Irian Barat. Perintah itu kemudian
terkenal dengan sebutan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) yang isinya sebagai
berikut.
1. Gagalkan pembentukan Negara Papua buatan colonial Belanda.
2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia.
3. Bersiaplah untuk mobilitas umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan
tanah air Indonesia.
C. Perjuangan Menghadapi Pergolakan Dalam Negeri
1. Pemberontakan PKI Madiun Tahun 1948
Akibat Persetujuan renville, Kabinet Amir Syarifuddin jatuh karena
dianggap terlalu menguntungkan Belanda. Persetujuan Renville dianggap tidak
menjamin secara tegas kedudukan dan kelangsungan hidup Republik Indonesia. Hasil
persetujuan Renville membuat posisi Indonesia bertambah sulit. Wilayah Republik
Indonesia juga semakin berkurang sehingga wilayah kekuasaan Indonesia menjadi
sempit. Presiden kemudian menunjuk Moh. Hatta untuk membentuk kabinet. Hatta
menyusun kabinet tanpa campur tangan golongan sayap kiri atau sosialis.
sambungan materi diplomasi
c. RIS akan menerima penyerahan kedaulatan, baik dari Republik Indonesia
maupun dari Kerajaan Belanda
d. Angkatan Perang RIS adalah Angkatan Perang Nasional, dan Presiden RIS
adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS.
e. Pembentukan Angkatan Perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia
sendiri. Angkatan Perang RIS akan dibentuk oleh Pemerintah RIS dengan inti
dari TNI dan KNIL serta kesatuan-kesatuan Belanda lainnya.
4. KMB (Konfrensi Meja Bundar) dan Pengakuan Kedaulatan
Pada tanggal 4 Agustus 1949 pemerintah Republik Indonesia menyusun delegasi
untuk menghadiri KMB yang terdiri dari Drs. Moh. Hatta (ketua), Mr. Moh.
Roem, Prof. Dr. Soepomo, dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo, Ir.
Djuanda, dr. Sukiman, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Djojohadikusumo,
Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel TB Simatupang dan Mr. Muwardi.
Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Kesultanan Pontianak.
Pada tanggal 23 Agustus 1949, KMB dimulai di Den Haag, Belanda. Konferensi
berlangsung sampai tanggal 2 November 1949 dengan hasil yang dicapai sebagai
berikut.
a. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai negara merdeka
dan beraulat.
b. Status Kepresidenan Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah
pengakuan kedaulatan.
c. Akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda bedasarkan kerja sama sukarela dan
sederajat.
d. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan izin baru untuk
perusahaan-perusahaan Belanda.
e. RIS harus membayar semua utang Belanda yang ada sejak tahun 1942.
*. Peran PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)
Dalam sidang tersebut Amerika Serikat mengeluarkan resolusi yang disetujui
semua negara,yaitu:
a. Membebaskan presiden dan wakil presiden serta pemimpin-pemimpin Republik
Indonesia yang ditangkap pada tanggal 19 Desember 1948.
b. Memerintahkan KTN agar memberikan laporan lengkap mengenai situasi di
Indonesia sejak 19 Desember 1948.
Hasil-hasil keputusan lainnya yang berhasil dicapai oleh PBB di antaranya
adalah :
a. Piagam Pengakuan Kedaulatan (27 Desember 1949)
b. Pembentukan RIS.
c. Pembentukan Uni Indonesia-Belanda.
d. Pembubaran tentara KNIL dan KL yang diintegrasikan ke dalam APRIS.
e. Piagam tentang kewarganegaraan.
f. Persetujuan tentang ekonomi keuangan.
g. Masalah Irian Barat akan dibicarakan kembali setahun kemudian
maupun dari Kerajaan Belanda
d. Angkatan Perang RIS adalah Angkatan Perang Nasional, dan Presiden RIS
adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS.
e. Pembentukan Angkatan Perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia
sendiri. Angkatan Perang RIS akan dibentuk oleh Pemerintah RIS dengan inti
dari TNI dan KNIL serta kesatuan-kesatuan Belanda lainnya.
4. KMB (Konfrensi Meja Bundar) dan Pengakuan Kedaulatan
Pada tanggal 4 Agustus 1949 pemerintah Republik Indonesia menyusun delegasi
untuk menghadiri KMB yang terdiri dari Drs. Moh. Hatta (ketua), Mr. Moh.
Roem, Prof. Dr. Soepomo, dr. J. Leimena, Mr. Ali Sastroamidjojo, Ir.
Djuanda, dr. Sukiman, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Djojohadikusumo,
Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel TB Simatupang dan Mr. Muwardi.
Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Kesultanan Pontianak.
Pada tanggal 23 Agustus 1949, KMB dimulai di Den Haag, Belanda. Konferensi
berlangsung sampai tanggal 2 November 1949 dengan hasil yang dicapai sebagai
berikut.
a. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai negara merdeka
dan beraulat.
b. Status Kepresidenan Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah
pengakuan kedaulatan.
c. Akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda bedasarkan kerja sama sukarela dan
sederajat.
d. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan izin baru untuk
perusahaan-perusahaan Belanda.
e. RIS harus membayar semua utang Belanda yang ada sejak tahun 1942.
*. Peran PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)
Dalam sidang tersebut Amerika Serikat mengeluarkan resolusi yang disetujui
semua negara,yaitu:
a. Membebaskan presiden dan wakil presiden serta pemimpin-pemimpin Republik
Indonesia yang ditangkap pada tanggal 19 Desember 1948.
b. Memerintahkan KTN agar memberikan laporan lengkap mengenai situasi di
Indonesia sejak 19 Desember 1948.
Hasil-hasil keputusan lainnya yang berhasil dicapai oleh PBB di antaranya
adalah :
a. Piagam Pengakuan Kedaulatan (27 Desember 1949)
b. Pembentukan RIS.
c. Pembentukan Uni Indonesia-Belanda.
d. Pembubaran tentara KNIL dan KL yang diintegrasikan ke dalam APRIS.
e. Piagam tentang kewarganegaraan.
f. Persetujuan tentang ekonomi keuangan.
g. Masalah Irian Barat akan dibicarakan kembali setahun kemudian
sambungan materi diplomasi
Kemudian pernyataan delegasi Belanda dibacakan oleh Dr. H.J. Van Royen
yang berisi antara lain.
a. Pemerintah Belanda setuju bahwa pemerintah Republik Indonesia harus bebas
dan leluasa melakukan kewajiban dalam satu daerah yang meliputi
Kepresidenan Yogyakarta.
b. Pemerintah Belanda membebaskan secara tak bersyarat pemimpin-pemimpin
Republik Indonesia dan tahanan politik yang ditawan sejak tanggal 19 Desember
1948.
c. Pemerintah Belanda setuju bahwa Republik Indonesia akan menjadi bagian dari
Republik Indonesia Serikat.
d. Konfrensi Meja Bundar (KMB) akan diadakan secepatnya di Den Haag sesudah
pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta.
Pada tanggal 22 Juni 1949, diselenggarakan perundingan segitiga antara
Republik Indonesia, BFO dan Belanda. Perundingan itu diawasi PBB yang dipimpin
oleh Chritchley menghasilkan tiga keputusan yaitu :
a. Pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta yang akan
dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1949.
b. Perintah penghentian perang gerilya.
c. KMB akan dilaksanakan di Den Haag.
3. Konfrensi Inter-Indonesia
Hasil Konfrensi Inter-Indonesia yang disetujui bersam di Yogyakarta antara lain.
a. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat
(RIS) berdasarkan demokrasi dan federalisme (serikat)
b. RIS akan dikepalai oleh seorang presiden dibantu oleh menteri-menteri yang
bertanggung jawab kepada presiden.
yang berisi antara lain.
a. Pemerintah Belanda setuju bahwa pemerintah Republik Indonesia harus bebas
dan leluasa melakukan kewajiban dalam satu daerah yang meliputi
Kepresidenan Yogyakarta.
b. Pemerintah Belanda membebaskan secara tak bersyarat pemimpin-pemimpin
Republik Indonesia dan tahanan politik yang ditawan sejak tanggal 19 Desember
1948.
c. Pemerintah Belanda setuju bahwa Republik Indonesia akan menjadi bagian dari
Republik Indonesia Serikat.
d. Konfrensi Meja Bundar (KMB) akan diadakan secepatnya di Den Haag sesudah
pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta.
Pada tanggal 22 Juni 1949, diselenggarakan perundingan segitiga antara
Republik Indonesia, BFO dan Belanda. Perundingan itu diawasi PBB yang dipimpin
oleh Chritchley menghasilkan tiga keputusan yaitu :
a. Pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta yang akan
dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1949.
b. Perintah penghentian perang gerilya.
c. KMB akan dilaksanakan di Den Haag.
3. Konfrensi Inter-Indonesia
Hasil Konfrensi Inter-Indonesia yang disetujui bersam di Yogyakarta antara lain.
a. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat
(RIS) berdasarkan demokrasi dan federalisme (serikat)
b. RIS akan dikepalai oleh seorang presiden dibantu oleh menteri-menteri yang
bertanggung jawab kepada presiden.
sambungan materi diplomasi
bundar (KMB). Ternyata KMB memberikan hasil yang cukup memuaskan
sehingga belanda angkat kaki dari bumi Indonesia.
B. Perjuangan Mewujudkan Kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI)
Masa-masa revolusi merupakan masa yang cukup berat bagi bangsa Indonesia
karena di samping harus berjuang mempertahanka kemerdekaan yang telah diraihnya
harus juga berjuang mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1. Negara-negara Boneka Bentukan Belanda
Berbagai macam cara telah dilakukan Belanda untuk menanamkan
kekuasaannya kembali ke Indonesia. Cara yang dilakukan di antaranya dengan
membonceng pasukan sekutu Inggris dan juga melaui pembentukan negara-negara
dalam wilayah Republik Indonesia.
Pembentukan negara-negara boneka yang dilakukan oleh Belanda di wilayah
Indonesia bertujuan untuk mengepung kedudukan pemerintahan Republik Indonesia
atau mempersempit wilayah kekuasaan Republik Indonesia.
Tabel berikut ini memperlihatkan negara-negara boneka yang di bentuk oleh
Belanda.
2. Perjanjian Roem – Royen
Perjanjian Roem-Royen merupakan perundingan yang membuka jalan ke arah
terlaksananya.Konferensi Meja Bundar yang menjadi cikal bakal terwujudnya
Negara Kesatuan Repulik Indonesia yang utuh.
Atas inisiatif Komisi PBB untuk Indonesia, maka pada tanggal 14 April 1949
diselenggarakan perundingan di Jakarta di bawah pimpinan Merle Cochran,
Anggota Komisi dari Amerika Seruikat. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh
Mr. Moh. Roem dan delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. H.J. Van Royen.
Pernyataan pemerintah Republik Indonesia dibacakan oleh Mr. Moh. Roem,
yang berisi antara lain.
a. Pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan perintah penghentian perang
gerilya.
b. Kerja sama dalam pengembalian perdamaian dan menjaga keamanan serta
ketertiban.
c. Turut serta dalam KMB yang bertujuan untuk mempercepat penyerahan
kedaulatan yang lengkap dan tidak bersyarat kepada negara Republik Indonesia
Serikat.
sambungan materi diplomasi
* Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)
a. latar belakang pembentukan pemerintahan darurat Indonesia
(PDRI)
Pada hari minggu 19 desember 1948, belanda melakukan agresi militer II
dengan serangan utama diarahkan ke kota yogyakarta. Serangan pagi itu
dilakukan dengan mengebom beberapa bangunan penting di antaranya radio
republic Indonesia (RRI) dengan tujuan melumpuhkan komunikasi republic
Indonesia dengan dunia luar. Presiden dan wakil presiden beserta pejabat
lainnya memilih untuk ditawan oleh belanda. Hal ini dimaksudkan untuk
menarik perhatian Negara – Negara lain dunia.
b. Susunan pemerintahan PDRI
Di halaban , Mr. Syafruddin Prawinegara membentuk PDRI dan langsung
menjadi ketuanya, merangkap sebagaian menteri pertahanan, menteri
penerangan, menteri luar ada interim. Untuk jabatan menteri luar negeri
kemudian diserahkan kepada Mr. A.A. Maramis.
c. perjuangan PDRI
Dalam perjuangan mempertahankan Negara republic Indonesia, PDRI
tetrus melakukan perjuangan gerilya. PDRI memiliki alat pemancar radio YBJ-6
yang dapat menjalin hubungan dengan pejuang – pejuang di jawa dan luar
negeri. Pemancar YBJ-6 dapat berhubungan langsung dengan pemancar VWX –
2 yang ada di India.
Kenyataan ini menyadarkan dunia bahwa apa yang pernah diberitahukan
oleh pihak belanda belanda ternyata bohong. Oleh karena itu, belanda terpaksa
menerima resolusi dewan keamanan PBB, walaupun pihak Indonesia masih
kurang puas terhadap resolusi itu karena PBB tidak memberikan sanksi terhadap
belanda dan pengosongan daerah untuk militer hanya terhadap kota yogyakarta.
v. Penyerahan Manfaat Kembali
Yogyakarta kembali menjadi ibukota Negara Republik Indonesia
ditandai dengan kembalinya para pimpinan ibukota Negara republic
Indonesia ditandai dengan kembalinya para pimpinan republic Indonesia ke
yogyarkata setelah diasingkan atau bergerilya selama enam bulan.
Dalam pemerintah cabinet hatta II, ditetapkan bahwa sri sultan
hamengku buwono IX sebagai wakil perdana memteri I dan mr.syafruddin
prawinegara sebagai wakil perdana menteri II yang berkedudukan di kotaraja
(aceh). Pada perkembangan selanjutnya, terselenggara konferensi meja
a. latar belakang pembentukan pemerintahan darurat Indonesia
(PDRI)
Pada hari minggu 19 desember 1948, belanda melakukan agresi militer II
dengan serangan utama diarahkan ke kota yogyakarta. Serangan pagi itu
dilakukan dengan mengebom beberapa bangunan penting di antaranya radio
republic Indonesia (RRI) dengan tujuan melumpuhkan komunikasi republic
Indonesia dengan dunia luar. Presiden dan wakil presiden beserta pejabat
lainnya memilih untuk ditawan oleh belanda. Hal ini dimaksudkan untuk
menarik perhatian Negara – Negara lain dunia.
b. Susunan pemerintahan PDRI
Di halaban , Mr. Syafruddin Prawinegara membentuk PDRI dan langsung
menjadi ketuanya, merangkap sebagaian menteri pertahanan, menteri
penerangan, menteri luar ada interim. Untuk jabatan menteri luar negeri
kemudian diserahkan kepada Mr. A.A. Maramis.
c. perjuangan PDRI
Dalam perjuangan mempertahankan Negara republic Indonesia, PDRI
tetrus melakukan perjuangan gerilya. PDRI memiliki alat pemancar radio YBJ-6
yang dapat menjalin hubungan dengan pejuang – pejuang di jawa dan luar
negeri. Pemancar YBJ-6 dapat berhubungan langsung dengan pemancar VWX –
2 yang ada di India.
Kenyataan ini menyadarkan dunia bahwa apa yang pernah diberitahukan
oleh pihak belanda belanda ternyata bohong. Oleh karena itu, belanda terpaksa
menerima resolusi dewan keamanan PBB, walaupun pihak Indonesia masih
kurang puas terhadap resolusi itu karena PBB tidak memberikan sanksi terhadap
belanda dan pengosongan daerah untuk militer hanya terhadap kota yogyakarta.
v. Penyerahan Manfaat Kembali
Yogyakarta kembali menjadi ibukota Negara Republik Indonesia
ditandai dengan kembalinya para pimpinan ibukota Negara republic
Indonesia ditandai dengan kembalinya para pimpinan republic Indonesia ke
yogyarkata setelah diasingkan atau bergerilya selama enam bulan.
Dalam pemerintah cabinet hatta II, ditetapkan bahwa sri sultan
hamengku buwono IX sebagai wakil perdana memteri I dan mr.syafruddin
prawinegara sebagai wakil perdana menteri II yang berkedudukan di kotaraja
(aceh). Pada perkembangan selanjutnya, terselenggara konferensi meja
Langganan:
Postingan (Atom)